Menteri Bahlil Siap Benahi Pemerataan Listrik di Pedesaan

Listrik Bahlil
Ilustrasi.

Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati penerangan listrik. Karena itu, ia berkomitmen untuk mendorong pemerataan akses listrik di seluruh daerah.

“Listrik ini sangat penting di era digitalisasi untuk semua sekolah sekarang. Di desa-desa, di kampung-kampung itu kan setiap desa punya satu sekolah. Jadi kalau listriknya nggak ada, bagaimana kita bicara tentang edukasi digitalisasi di tingkat sekolah” tegas Bahlil, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (31/7).

Bahlil mengungkap, angka tersebut merupakan hasil temuan langsung dirinya saat kunjungan kerja ke beberapa lokasi pedalaman, termasuk Papua dan Sulawesi. Bahlil menekankan bahwa pemerataan ketersediaan energi berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di kawasan rural dan pulau-pulau kecil.

“Menurut saya, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan investasi besar bagi pemerataan dan sekaligus untuk menerobos akses bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Bahlil menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dalam merumuskan strategi percepatan elektrifikasi. Ia menegaskan bahwa listrik bukan hanya soal penerangan, melainkan juga kunci fundamental bagi pendidikan di era digital.

Bahlil menambahkan bahwa inisiatif percepatan ini selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Cukuplah saya yang sekolah dulu tidak ada listrik. Dan ini menjadi komitmen Bapak Presiden juga, untuk segera merumuskan dan menjalankan. Jadi saya menjalankan apa yang diperintahkan Bapak Presiden,” ujarnya.

Rencana besar ini dimuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit nasional sebesar 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, 76% kapasitasnya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW, dimana model pembangkit ini yang ideal untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu, 67% proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi diproyeksikan berada di luar Pulau Jawa, demi mendorong pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.

Baca juga: Naik 14%, United Tractors Catat Penjualan Emas 125 Ribu Ons di Kuartal I 2025

Read more

Larangan Truk Batu Bara di Jalan Umum Sumsel, Pelaku Usaha Minta Perhatikan Kondisi Lapangan

Larangan Truk Batu Bara di Jalan Umum Sumsel, Pelaku Usaha Minta Perhatikan Kondisi Lapangan

Jakarta, TAMBANG – Pelaku usaha pertambangan menyatakan memahami kebijakan larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaku usaha mendukung kebijakan penataan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan. “Kami memahami kebijakan

By Rian Wahyuddin
Pemprov Sumsel Larang Angkutan Batu Bara Lewat Jalan Umum, Ini Aturan Lengkapnya

Pemprov Sumsel Larang Angkutan Batu Bara Lewat Jalan Umum, Ini Aturan Lengkapnya

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi melarang operasional truk angkutan batu bara melintasi jalan umum. Kebijakan ini diberlakukan untuk menertibkan aktivitas angkutan tambang sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan kondisi infrastruktur jalan. Larangan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 tentang Penggunaan

By Rian Wahyuddin