Dirjen Minerba Kukuhkan Pengurus DPP Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia

Dirjen Minerba Kukuhkan Pengurus DPP Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) periode 2024-2028. Menurutnya, pemerintah butuh dukungan dari para pelaku usaha untuk merumuskan regulasi yang jelas dalam meningkatkan praktik keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan.

“Harapan kami selaku pemerintah adalah terjalinnya kerjasama yang intens antara pemerintah dan APKPI sehingga dapat menciptakan rumusan regulasi yang jelas bagi semua pihak. Keselamatan pertambangan juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi misi setiap perusahaan,” kata Tri Winarno dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/9).

Pada kesempatan yang sama, Direktur APKPI, Joko Triraharjo menyampaikan, pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan, terutama untuk membangun budaya keselamatan bertaraf internasional. Sebab, sektor pertambangan merupakan salah satu lini industri yang operasinya berisiko tinggi.

“Ke depannya, APKPI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai visi sebagai organisasi profesi keselamatan pertambangan di Indonesia, yang mampu membangun budaya keselamatan bertaraf internasional,” ujar Joko.

Sebagai informasi, acara pengukuhan 71 DPP APKPI periode 2024-2028 ini ditandai dengan pemasangan pin secara simbolis oleh Dirjen Minerba selaku Dewan Pelindung APKPI kepada Direktur APKPI Joko Triraharjo, Sekretaris Jenderal APKPI Adri Thanada, dan Bendahara APKPI Retno Nartani.

Dalam momen tersebut, Dirjen Minerba turut meresmikan kantor baru APKPI di kawasan Jakarta Selatan. Saat ini, APKPI saat ini mempunyai anggota 1791 ahli keselamatan dengan 10 bidang riset dan pengembangan keselamatan di dunia pertambangan Indonesia.

(Kiri-Kanan) Sekretaris Jenderal APKPI Adri Thanada, Direktur APKPI Joko Triraharjo, Dirjen Minerba Tri Winarno selaku Dewan Pelindung APKPI, dan Bendahara APKPI Retno Nartani.

Read more

Larangan Truk Batu Bara di Jalan Umum Sumsel, Pelaku Usaha Minta Perhatikan Kondisi Lapangan

Larangan Truk Batu Bara di Jalan Umum Sumsel, Pelaku Usaha Minta Perhatikan Kondisi Lapangan

Jakarta, TAMBANG – Pelaku usaha pertambangan menyatakan memahami kebijakan larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaku usaha mendukung kebijakan penataan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan. “Kami memahami kebijakan

By Rian Wahyuddin
Pemprov Sumsel Larang Angkutan Batu Bara Lewat Jalan Umum, Ini Aturan Lengkapnya

Pemprov Sumsel Larang Angkutan Batu Bara Lewat Jalan Umum, Ini Aturan Lengkapnya

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi melarang operasional truk angkutan batu bara melintasi jalan umum. Kebijakan ini diberlakukan untuk menertibkan aktivitas angkutan tambang sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan kondisi infrastruktur jalan. Larangan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 tentang Penggunaan

By Rian Wahyuddin