Batubara
Jakarta – TAMBANG. Sebuah surat mendadak dilayangkan atas nama Direksi PT Berau Coal Energy, Tbk kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (30/4). Isinya berkaitan dengan sebuah pertemuan kontroversial yang tetap digelar di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, meskipun telah ada pengumuman resmi pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Sekretaris Perusahaan,
Batubara
Jakarta – TAMBANG. Pemerintah RI kembali mendapat komentar sinis soal komitmen terhadap kelestarian lingkungan, terkait dengan ambisi proyek kelistrikan yang mengandalkan energi batu bara. Di satu sisi, Indonesia yang pekan ini menghelat Tropical Landscapes Summit mempromosikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Namun di sisi lain, tetap mengejar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Batubara
Jakarta – TAMBANG. Rapat Umum Pemengang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Berau Coal Energy, Tbk yang sedianya dijadwalkan Kamis (30/4) akhirnya dibatalkan. Desakan dari para pekerja yang menyoal status hukum direktur asing ternyata mendapat respon. “Bersama ini kami sampaikan bahwa rencana penyelenggaraan rapat pada tanggal 30 April 2015 mendatang ditunda
Kelistrikan
Jakarta – TAMBANG. Investasi di sektor listrik selama triwulan pertama menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Untuk periode selanjutnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimis realisasi investasi di sektor ini akan semakin tinggi. “Untuk listrik memperlihatkan tanda positif, semakin banyak investasi swasta yang masuk, sehingga kita akan bidik percepatan investasi sektor listrik,” ungkap
Tambang Today
Jakarta – TAMBANG. Nama Eka Tjipta Widjaya belakangan kembali santer muncul di media massa, lewat aksi-aksi korporasi kelompok usaha Sinarmas Group yang didirikannya. Di sektor pertambangan pun, secara agresif Sinarmas berupaya mencaplok kepemilikan tambang-tambang besar. Padahal, sejarah pernah mencatat nama konglomerat terkaya ke-4 di Indonesia itu, sebagai pengutang obligasi terbesar di
Migas
Jakarta – TAMBANG. Berakhirnya masa kontrak Blok Mahakam pada Desember 2017 mendatang, sempat mengundang perdebatan karena belum ada ketentuan yang mengatur soal itu. Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi Peraturan Menteri ESDM tentang pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas yang akan berakhir kontraknya, sehingga dapat segera menjadi acuan. “Dalam aturan tersebut, terdapat
Batubara
Perth, Australia – TAMBANG. Bursa Efek Australia (ASX) mengabulkan permintaan Cokal Limited untuk menghentikan perdagangan sementara. Permohonan tersebut diajukan Senin (27/4) tersebut masih berkaitan dengan tawaran akuisisi yang datang dari PT Cakra Mineral, Tbk. “Penghentian perdagangan ini diperlukan agar perusahaan bisa memberikan pengumuman ke pasar, terkait proposal tersebut,” demikian dijelaskan
Mineral
Manila, Filipina – TAMBANG. Absennya Indonesia dari pasar bijih nikel dunia, membuka kesempatan Filipina untuk berjaya. Meski harga masih lemah, Pemerintah Filipina berencana membuka dua tambang nikel baru untuk meningkatkan volume ekspor. Leo Jasareno, Direktur Biro Pertambangan dan Geosains Filipina, membenarkan bahwa produksi nikel tahun ini akan naik dengan dibukanya dua
Energi Terbarukan
Jakarta – TAMBANG. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengembangkan energi terbarukan, dengan menjual limbah cair kelapa sawit kepada PLN. Selain itu, untuk anggaran pembangunan pembangkitnya, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta dan perbankan. “Limbah cair bisa dijual ke PLN, karena pemerintah terus mendorong energi baru terbarukan agar bisa dipakai,
Energi Terbarukan
Jakarta – TAMBANG. Dengan kekayaan sumber energi panas bumi, Indonesia membuka peluang bagi investor asing untuk mengembangkan sektor energi baru terbarukan ini. Namun Tiongkok yang banyak mengerjakan proyek di sektor kelistrikan Indonesia, enggan untuk terjun dalam proyek panas bumi. “Cina belum ada yang minat investasi geotermal atau energi baru terbarukan. Kita
Batubara
Bengkulu – TAMBANG. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengancam akan mencabut izin perusahaan tambang batu bara yang tak kunjung membayar tunggakan royalti dan pajak tanah (landrent). “Sanksi tegas yang bisa diberlakukan pemerintah terhadap perusahaan tambang batu bara tersebut, dengan mencabut izin operasi di Propinsi Bengkulu. Pembayaran royalti dan landrent tersebut merupakan kewajiban terhadap
Kelistrikan
Jakarta – TAMBANG. Program Kelistrikan 35.000 MW menjadi program strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Belajar dari kegagalan megaproyek kelistrikan sebelumnya, maka pemerintah memberikan kemudahan administrasi sehingga tak menjadi hambatan. Namun, penetapan investor tetap dilakukan dengan persyaratan ketat. “Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi agar tidak menghambat kegiatan investasi. Penegasan
